• Card 1 of 30
News Pemilu

Ngabalin Berharap Prabowo Tak Jadi Bapak Hoaks

Damar Iradat    •    15 Januari 2019 20:20

Tenaga Ahli utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Kepresiden, Ali Mochtar Ngabalin. Tenaga Ahli utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Kepresiden, Ali Mochtar Ngabalin.

Jakarta: Tenaga Ahli Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin mewanti-wanti calon presiden Prabowo Subianto tidak sembarang bicara. Ia mengingatkan agar gelar 'Bapak Hoaks' tidak disematkan pada Prabowo. 
 
Pernyataan Ngabalin ini merespons tudingan Prabowo yang menyebut intelijen saat ini lebih sering mengawasi mantan presiden, ulama-ulama besar, mantan panglima TNI, dan lainnya. Menurut Ngabalin, pernyataan Prabowo tak berdasar, sebab, Badan Intelijen Negara (BIN) tak pernah ditugasi mengawasi pihak-pihak yang disebutkan Prabowo.
 
"Siapa yang diinteli (memata-matai), kasih dong datanya," kata Ngabalin di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 15 Januari 2019.
 
Ngabalin mengungkapkan,Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla tak pernah memata-matai mantan presiden ataupun ketua umum partai tertentu. Ia menilai pernyataan Prabowo bohong belaka.
 
Oleh sebab itu, ia meminta agar Prabowo tidak sembarangan berbicara. Apalagi ia merupakan seorang capres yang nantinya akan dipilih oleh rakyat.

Baca: TKN: Prabowo Berjanji, Jokowi Buktikan

"Jangan calon presiden Prabowo bikin berita bohong lagi. Sudah ada ratu hoaks (merujuk Ratna Sarumpaet dalam kasus menyebarkan berita bohong dirinya dipukuli), jangan dibikin jadi bapak raja hoaks lagi," ungkapnya.
 
Menurut Ngabalin, Presiden Jokowi sudah berkali-kali berpesan bahwa pemerintah menyiapkan Pemilu 2019 dengan damai dan baik. Oleh karena itu, ia meminta tidak ada lagi kabar bohong yang bisa menciderai pesta demokrasi itu.
 
Sebelumnya, dalam Pidato Kebangsaan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di Jakarta Convention Center (JCC), Senin, 14 Januari 2019, mantan Komandan Jendral Komando Operasi Khusus (Kopassus) itu menyebut intelijen bertugas mengawasi musuh negara. Bukan menginteli mantan Presiden, Ketua MPR, mantan Panglima TNI dan ulama.

<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="http://www.metrotvnews.com/embed/8N0ME9wb" allowfullscreen></iframe>